Cara Mengubah Sertifikat HGB Menjadi SHM

Sertifikat Hak Milik (SHM)

Saat membeli satu apartemen ataupun rumah pada developer, umumnya surat tanah yang kita dapatkan bukan sertifikat hak milik (SHM), melainkan sertifikat hak guna bangun (SHGB).

Hak guna bangun atau disingkat HGB adalah hak seseorang untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Hak tersebut bisa terentang dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Hak inilah yang kita dapatkan atas properti yang kita beli dan sertifikatnya pun namanya SHGB, bukan SHM. 

Di Indonesia, HGB dapat dimiliki hanya oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan harus berkedudukan di Indonesia, orang asing yang berlokasi di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. 

Apakah Hak Guna Bangun Bisa Dihapus? 

Ya, hak guna bangun bisa dihapus pemerintah diantaranya karena jangka waktunya berakhir. Selain itu, HGB dapat dihapus karena orang atau badan hukum pemegang HGB ternyata tidak memenuhi syarat. HGB juga dapat berakhir ketika pemegang hak melepaskan sebelum jangka waktu. Perlu dicatat pulah bahwa HGB dapat dicabut ketika ada kepentingan umum yang harus diutamakan. Tanah yang ditelantarkan dan musnah juga bisa membuat HGB terhapus. 

Apakah SHGB bisa ditingkatkan menjadi SHM? 

Tanah dengan status sertifikat hak guna bangun (SHGB) bisa dijadikan sertifikat hak milik (SHM) dengan melakukan pengurusan pada kantor pertanahan di wilayah tanah shgb berada. Tanah dengan sertifikat HGB tersebut harus dimiliki oleh warga negara indonesia (wni) dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah dan memiliki hgb yang masih berlaku atau sudah habis masa. 

Apa Saja Syarat Mengubah SHGB Menjadi SHM? 

Syarat mengajukan permohonan mengubah sertifikat HGB ke sertifikat hak milik :

1. Sertifikat asli HGB yang akan diubah status

2. Fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) yang memperbolehkan dipergunakan untuk didirikan bangunan

3. Bukti identitas diri

4. Fotokopi SPPT PBB (pajak bumi dan bangunan) terakhir

5. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat

6. Surat penyataan tidak memiliki tanah lebih dari 5 bidang dan luas kurang dari 5000 meter persegi.

7. Membayar biaya perkara 

Catatan :

- Untuk pengurusan SHGB ke SHM bisa menggunakan jasa notaris PPAT (pejabat pembuat akta tanah).

- Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Negara / Kepala BPN No. 6 tahun 1998.

developerdankontraktor.blogspot.co.id